Gelombang Penolakan dari Petani, Pedagang, dan Pengusaha Terhadap RPP Kesehatan

medika.co.id Kegelisahan melanda sektor petani, pedagang, dan pengusaha di Indonesia ketika Pemerintah mengumumkan rencana Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-Undang (UU) No 17/2023 tentang Kesehatan. Rencana ini mencakup sejumlah aturan terkait produksi, impor, peredaran, iklan rokok, serta larangan terhadap produk tembakau dan rokok elektrik.

Kelompok terdampak, dari petani hingga pengusaha, bersatu dalam penolakan terhadap aturan yang mereka klaim dihasilkan tanpa mempertimbangkan pandangan mereka. Mereka menegaskan bahwa suara mereka tidak diakui selama proses penyusunan RPP Kesehatan.

Pemerintah membela kebijakannya dengan menyatakan bahwa RPP ini tidak bertujuan untuk menutup pabrik rokok, melainkan untuk mengendalikan jumlah perokok di Indonesia. Penjelasan ini disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kemenkes, Benget Saragih.

Namun, Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Agus Parmuji, mengungkapkan kekhawatiran terhadap dampak ekonomi yang mungkin dihadapi oleh petani tembakau. Menurutnya, RPP Kesehatan membawa “awan gelap” yang dapat membahayakan kelangsungan ekonomi para petani.

“Selama proses penyusunan RPP ini, minim sekali keterlibatan petani. RPP ini seolah-olah disusun tanpa memperhatikan masukan dari kami. Selama hampir 2 tahun ini, kami telah berusaha menyampaikan aspirasi ke pemerintah, mengirim surat ke presiden, memohon agar RPP ini tidak dilanjutkan,” ungkap Agus Parmuji.

Meskipun larangan dan pengawasan iklan rokok diperkirakan akan berdampak langsung pada perusahaan terkait, konsekuensi negatifnya diperkirakan akan merambat ke sektor hilir. “Jika industri hilir mengalami hambatan akibat regulasi ini, dampak buruknya akan mencapai hasil panen kami, yang akhirnya tidak akan terbeli. Jika tidak terserap, petani tembakau akan mengalami penurunan daya beli dan menghadapi kehancuran,” tambahnya.

Protes ini bukan sekadar penolakan terhadap aturan baru, melainkan juga seruan agar pemerintah melibatkan mereka secara aktif dalam proses perumusan kebijakan yang memengaruhi langsung kehidupan mereka. Perselisihan antara kepentingan kesehatan masyarakat dan kelangsungan hidup ekonomi sektor tembakau kini menjadi fokus perdebatan sengit di tengah masyarakat.

Baca juga:

Peringatan Hari Ibu Bukan Hanya Sekadar Penghargaan, Berpengaruh juga untuk Kesehatan?